Kewenangannya pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;

Kewenangannya pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 140 ayat (3);

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 141 ayat (1);

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa :

a.            teknis pertambangan;

b.            pemasaran;

c.            keuangan;

d.            pengolahan data mineral dan batubara;

e.            konservasi sumber daya mineral dan batubara;

f.              keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

g.            keselamatan operasi pertambangan;

h.            pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

i.              pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

j.               pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k.            pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

l.               penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

m.         kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

n.            pengelolaan IUP atau IUPK; dan

o.            jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 141 ayat (2);

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.